Satpol PP Lampung Timur Cuma Kerahkan 2 Anggota Sidak Dugaan Prostitusi Berkedok Warung Tuak

Gmlnews tv.com Lampung Timur

Upaya penindakan serta pemberantasan "Penyakit Masyarakat" dalam hal ini yaitu perdagangan minuman memabukkan jenis tuak dan dugaan pelacuran terselubung berkedok warung tuak di Kabupaten Lampung Timur dinilai sebagian masyarakat seperti peribahasa "hangat-hangat tahi ayam" yang bermakna kurang serius. Institusi pemerintah daerah seperti tak berdaya dan mau tahu dengan kondisi sosial di wilayah otoritasnya.

Ketidakseriusan pemerintah daerah dan aparat berwenang dalam memberantas Penyakit Masyarakat itu terlihat dari jumlah personil yang datang melakukan pengawasan ke tempat-tempat usaha berbasis resiko seperti warung tuak. 

Terkait pemberitaan yang ditayangkan media gmlnews .com yaitu maraknya bisnis prostitusi terselubung di warung tuak, Kantor Satpol PP Kabupaten Lampung Timur cuma mengerahkan dua orang anggotanya untuk melakukan pengawasan. Warung tuak milik Indarto (Red. sebelumnya ditulis Windarto), warga Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, menjadi tempat yang disidak, Rabu (11/6/2025).

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan (Kasi Binwasluh) Satpol PP Kabupaten Lampung Timur, Agus Indra, pada giat pengawasan saat itu bertemu dengan Erni, istri dari Indarto. Agus dalam arahannya lalu mengimbau kepada pemilik warung tuak untuk mematuhi peraturan dan larangan dalam kegiatan berbisnis warung tuak yang diduga "dibumbui" dengan prostitusi.

"Ada indikasi penjualan tuak dan tempat prostitusi dan lain sebagainya itu kan, makanya kita ke sini menindak lanjuti atas laporan itu. Apa hasilnya di sini, kami mohon kepada ibu Erni selaku pengelola tempat usahanya, kita memberikan imbauan tentang Perda No 3 Tahun 2024 tentang Trantibum Linmas, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat," kata Agus kepada wartawan.

Agus yang merupakan seorang penyidik di Satpol PP itu juga mengingatkan pemilik warung agar usaha warung tuak yang dikelola Indarto menutup jasa penyediaan kamar kencan berbayar agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Kita di sini memberikan arahan dan imbauan kepada pengelola pemilik tempat, kejadian ini tidak terulang lagi. Kalau bisa tempat prostitusinya disetop dulu, Mbak, kalau bisa selamanya," ujar Agus kepada Erni yang membalas dengan anggukan dan tersenyum sumringah.

Saat wartawan menanyakan jumlah pekerja seks komersial (PSK) yang biasa mangkal di warungnya, Erni secara gamblang mengatakan bahwa ada sekitar satu atau dua orang saja.

"Satu orang tapi pulang, freelance. Satu kadang dua, ya enggak pasti, Pak. Ya namanya cewek kerja gitu kan dia cari di mana sih tempat yang ramai. Saya enggak manggil," kata Erni.

Terpisah, Ketua DPD Gema Masyarakat Lokal Indonesia Bersatu (GMLIB) Kabupaten Lampung Timur, Safarudin, merespon dengan perasaan kecewa atas kinerja aparatur daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum terpadu di wilayah berjuluk Bumei Tuwah Bepadan Lampung Timur. Pasalnya, jumlah personil yang didatangkan ke warung tuak yang diduga melakukan prostitusi terselubung itu hanya berjumlah dua orang.

"Saya menilai aparatur di tempat kita ini lembek. Kerjanya cuma mengimbau. Imbauan itu kan hanya teguran lisan dan tulisan. Mana kerja nyatanya? Seharusnya, Satpol PP menggandeng Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lainnya. Lakukan pendataan dan screening kesehatan para PSK itu! Saya tidak meminta-minta keburukan ya, tapi apa harus menunggu wilayah kita ini jadi sarang penularan wabah penyakit seks menular baru kemudian saling lempar tanggung jawab ke sana ke mari?," ujar Safarudin di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

Lebih lanjut Safarudin mengatakan, pihaknya meminta pejabat berwenang untuk segera menutup tempat-tempat usaha yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik masyarakat.

"Kami mohon agar kegiatan usaha seperti warung tuak yang diduga menyediakan PSK untuk segera ditutup. Tolong pikirkan nasib keluarga orang lain dan generasi muda penerus bangsa," pungkasnya.(Decxy)