Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan: Efisien Wajib Hati-hati

GMLNEWSTV.COM KALIANDA - Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Merik Havit, S.H., M.H. meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam melakukan efisiensi anggaran. Menurut Merik, langkah yang bijak harus diambil oleh pemerintah daerah supaya tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat.

 

"Apalagi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat," kata Merik di Sekretariat DPRD Lampung Selatan, Jumat, 21 Februari 2025.

 

DPRD sebagai lembaga legislatif sekaligus mitra kerja lembaga eksekutif, lanjut Merik, akan selalu siap mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan efisiensi anggaran. Menurut Merik, efisiensi telah tertuang dalam Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 29 tahun 2025.

 

Politikus PDI Perjuangan ini mengakui kalau efisiensi anggaran merupakan langkah tepat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun, efisiensi tersebut juga harus dibarengi dengan pelbagai pertimbangan dan tidak melupakan program prioritas di tingkat daerah.

 

"Terutama dalam mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur tetap berjalan," katanya.

 

Merik bilang ada tujuh komponen yang harus dicermati dalam melakukan efisiensi. Pemerintah daerah harus benar-benar mengontrol setiap organisasi perangkat daerah atau OPD, supaya melakukan penghematan di luar program prioritas yang mengacu pada 7 komponen tersebut.

 

"Sasarannya seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan FGD. Kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas," katanya.

 

Komponen selanjutnya yaitu membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim, dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Kemudian mengurangi belanja yang bersifat pendukung, dan tidak memiliki output yang terukur. 

Berikutnya, memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Lalu lebih selektif dalam memberikan hibah langsung berbentuk uang, barang, maupun jasa.

"Komponen terakhir melakukan penyesuaian APBD Tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah," kata Merik

Editor (slm).