LSM PRO RAKYAT Tantang Anak Muda Indonesia Kawal Demokrasi Menuju 2029

GMLNEWSTV COM BANDAR LAMPUNG, Perkembangan politik Serbia menjadi pelajaran penting bagi generasi muda Indonesia menjelang Pemilu 2029. Gerakan mahasiswa yang berawal dari tuntutan keadilan atas tragedi infrastruktur, berkembang menjadi gerakan nasional antikorupsi, hingga akhirnya mengantarkan kekuatan politik yang didukung mahasiswa meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen Serbia pada 25 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perubahan politik suatu negara saat ini tidak selalu bermula dari elite partai atau pengaruh tokoh besar. Perubahan dapat tumbuh dari keberanian generasi muda, mahasiswa, solidaritas masyarakat, yang konsistensi mengawal tuntutan, dan keinginan kuat untuk membenahi keadaan lembaga negara.

Hal tersebut disampaikan oleh

Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., dan Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah Selasa (27/10/2026), kepada para awak media ketika ditanya tanggapan 100 Tahun Sumpah Pemuda. 

LSM PRO RAKYAT menegaskan bahwa generasi muda Indonesia saat ini perlu membaca perkembangan politik Serbia sebagai bahan refleksi politik, bukan untuk mengikuti euforia pergantian tampuk kekuasaan di negara lain. 

Dapat diikuti generasi muda Indonesia, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam rangkaian peristiwa politik di Serbia sampai pemilu pada 25 Oktober 2026.

Meskipun pemilu memicu ketegangan politik yang sangat tinggi, tidak sampai menelan korban nyawa.

“ Anak muda Indonesia saat ini jangan hanya menjadi penonton politik, apalagi sekadar dijadikan alat untuk memenangkan kepentingan elite. Generasi muda Mahasiswa Indonesia harus berani berpikir kritis, mahasiswa harus berani mengawasi penggunaan uang rakyat, menguji kebijakan pemerintah, dan memastikan kekuasaan berjalan sesuai konstitusi. Pemilu 2029 harus menjadi momentum bagi generasi muda mahasiswa Indonesia untuk menentukan arah bangsa dan negara ke depan berdasarkan gagasan, integritas, rekam jejak, dan keberpihakan kepada kepentingan dan kemakmuran rakyat. Jangan sampai suara anak muda hanya dibutuhkan saat kampanye, memenangkan kelompok tertentu, tetapi dilupakan setelah kekuasaan berhasil diraih,” tegas Aqrobin.

Gerakan mahasiswa Serbia memiliki kronologi yang patut dicermati. Pada 1 November 2024, kanopi beton di Stasiun Kereta Api Novi Sad runtuh dan menewaskan 14 orang di lokasi. Korban meninggal kemudian bertambah hingga 16 orang, termasuk seorang pelajar yang meninggal pada Maret 2025 akibat luka-lukanya.

Tragedi tersebut memicu pertanyaan publik rakyat Serbia mengenai transparansi proyek, pertanggungjawaban pejabat, keselamatan infrastruktur, dan dugaan adanya korupsi. 

Mahasiswa Serbia menuntut seluruh dokumen terkait renovasi stasiun dibuka, pihak yang bertanggung jawab diproses, serta pertanggungjawaban institusi negara menjalankan kewajibannya secara transparan.

Aksi berpusat pada tuntutan keadilan meluas. Mahasiswa Serbia menduduki dan memblokade sejumlah kampus, menggelar demonstrasi, serta mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk mendukung tuntutan mereka. Guru, Petani, Pekerja, Pengacara, dan seluruh unsur masyarakat akhirnya turut bergabung, di tengah gelombang demonstrasi antikorupsi. Tidak ada korban jiwa. Namun, pengunduran diri Presiden tidak serta-merta menghentikan gerakan mahasiswa. Mahasiswa dan rakyat Serbia tetap menuntut pertanggungjawaban dan pembenahan seluruh institusi negara.

Ketika lebih dari 100.000 orang memadati Beograd, ibu kota Serbia. Mereka membangun koordinasi antar kampus, mengorganisasi dukungan masyarakat, menyelenggarakan pertemuan di berbagai daerah, dan memperluas gerakan menjadi kekuatan politik yang terorganisasi.

Pada 26 Oktober 2026 gerakan mahasiswa Serbia berhasil mengalahkan dominasi politik Serbia pada pemilihan parlemen yang digelar sehari sebelumnya. Daftar calon yang didukung gerakan mahasiswa Serbia memperoleh mayoritas parlemen, mantan Presiden Serbia Vučić akhirnya mengakui kekalahan.

Meski demikian, kemenangan elektoral tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Gerakan mahasiswa tersebut masih menghadapi tantangan membentuk pemerintahan, menjaga persatuan, memperkuat lembaga negara, dan membuktikan bahwa janji pemberantasan korupsi dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Sementara itu Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, S.E., menilai pengalaman Serbia relevan bagi Indonesia saat ini, karena pengawasan demokrasi di Indonesia hanya dilakukan melalui pemungutan suara lima tahun sekali. Gunakan kesempatan untuk memperbaiki keadaan bangsa. 

“ Pelajaran penting dari Serbia adalah konsistensi. Mahasiswa tidak berhenti hanya karena pejabat mengundurkan diri. Mereka terus berjuang mempertanyakan transparansi, penegakan hukum, dan tanggung jawab institusi negara. Ketika tuntutan tidak berhenti pada pergantian satu orang, gerakan masyarakat memiliki peluang mendorong perubahan yang lebih mendasar.

Di Indonesia, generasi muda Indonesia harus berani memeriksa persoalan di sekitarnya. Ketika ada dugaan penyimpangan anggaran negara, proyek infrastruktur banyak yang bermasalah, pelayanan publik yang buruk, atau kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, dugaan korupsi merajalela, generasi muda kita jangan langsung diam. Pelajari dokumennya, uji faktanya, sampaikan kritik berdasarkan bukti, dan dorong lembaga negara berwenang untuk bertindak,” ujar Johan.

Menurut Johan, generasi muda mahasiswa Indonesia saat ini juga harus mampu membedakan kritik yang berbasis fakta dengan tuduhan tanpa bukti, serta bisa membedakan gerakan demokratis dan tindakan yang melanggar hukum.

“ Perubahan tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Demonstrasi damai, pendidikan politik bagi generasi muda, pengawasan anggaran, wartawan dan jurnalisme yang bertanggung jawab, pengaduan resmi yang ditanggapi lembaga negara serta partisipasi dalam pemilu merupakan jalan konstitusional yang harus kita perkuat. Demokrasi itu bukan hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga membutuhkan pengetahuan, disiplin, dan tanggung jawab moral,” tambah Johan.

Bagi LSM PRO RAKYAT, momentum politik Serbia harus menjadi pengingat bahwa masyarakat sipil juga memiliki fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas dan stabilitas pemerintah.

Seluruh elemen masyarakat seharusnya tidak hanya hadir ketika isu sedang ramai, tetapi harus bekerja secara konsisten, mulai dari mengumpulkan informasi, memeriksa dokumen, menyampaikan kritik, hingga mengawal tindak lanjut pengaduan kepada lembaga berwenang.

LSM PRO RAKYAT juga ingin mendorong budaya pengawasan yang tidak berhenti pada pernyataan keras atau kegaduhan pemberitaan.

“ Ciri khas PRO RAKYAT adalah keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dan keberanian menguji penggunaan uang rakyat. Kami ingin masyarakat mempunyai keberanian setiap mengkritik memiliki dasar, setiap pengaduan memiliki materi yang dapat diperiksa, dan setiap tuntutan disampaikan melalui jalur yang bertanggung jawab. Kami tidak ingin masyarakat hanya marah ketika muncul persoalan, lalu melupakannya ketika pemberitaan mereda.” lanjut Aqrobin.

Johan menambahkan, pejabat negara atau pejabat publik harus paham bahwa jabatan itu merupakan amanah, bukan kekuasaan absolute tanpa batas. 

Kritik masyarakat tidak semestinya dipandang sebagai permusuhan dan gangguan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme koreksi rakyat dalam suatu negara demokratis untuk mencapai kemakmuran rakyat.

“ Kalau proyek dibangun menggunakan uang rakyat, masyarakat harus berhak mengetahui bagaimana anggarannya digunakan dan apakah hasilnya sesuai dengan ketentuan. Bukan untuk di korupsi. Kalau ada dugaan penyimpangan, harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif. Jika ditemukan pelanggaran, ditindak sesuai hukum. Prinsip ini harus berlaku kepada siapa pun, tanpa memandang jabatan, partai, maupun kedekatan partai politik,” tegas Johan.

LSM PRO RAKYAT menilai Pemilu Tahun 2029 nanti harus menjadi kesempatan bagi para generasi muda Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi. Untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Hal yang lebih mendasar adalah memastikan pemerintahan berjalan transparan, tidak korupsi, lembaga penegak hukum benar-benar independen, anggaran negara dapat diawasi rakyat, kebebasan pers dihormati, dan kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan pemimpin.

Generasi muda perlu mengembangkan literasi politik, memeriksa rekam jejak setiap calon, menolak dan melawan politik uang, serta tidak mudah terpengaruh disinformasi dan propaganda. Mahasiswa sebagai generasi muda juga perlu menjaga independensi gerakannya agar tidak kehilangan daya kritis dan kehilangan arah ketika berhadapan dengan kepentingan partai atau calon penguasa.

“ Jangan menunggu sampai persoalan menjadi tragedi nasional untuk mulai peduli. Pengawasan harus dilakukan sejak perencanaan anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga hasilnya diterima masyarakat. Di situlah pentingnya mahasiswa, pers, organisasi masyarakat sipil, dan warga bekerja dengan data serta tetap berpegang pada hukum,” kata Johan.

Aqrobin menutup dengan pesan bahwa harapan kita di masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh kerasnya slogan politik, tetapi oleh kualitas partisipasi masyarakat dan integritas para pemimpinnya.

“ Serbia memberi pelajaran penting di era saat ini, bahwa suara generasi muda mahasiswa dan masyarakat dapat menjadi kekuatan politik yang menentukan. Namun, pengawasan justru harus semakin kuat. Jangan sampai mereka yang dahulunya mengkritik kekuasaan, kemudian mengulangi kesalahan yang sama yang terjadi pada masa lalu ketika berada di dalam kekuasaan.”

Menuju 2029, LSM PRO RAKYAT mengajak anak muda Indonesia sebagai generasi muda untuk berani berpikir, tegas, berani mengawasi, berani menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta, dan berani menjaga demokrasi. 

Indonesia tidak membutuhkan generasi muda yang hanya bertepuk tangan kepada penguasa. Indonesia membutuhkan generasi muda yang mampu memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk kemakmuran rakyat,” tutup Aqrobin. (***)